2 weeks ago
9
Jakarta -
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, turun drastis dari usulannya yang mencapai Rp 212,58 triliun. Kondisi ini membuat alokasi untuk instansi di bawah naungannya ikut menciut, termasuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).
Kepala BPIW Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, pihaknya mendapat alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 92,8 miliar. Angka ini jauh dari pagu kebutuhan BPIW yang diusulkan sebesar Rp 209,85 miliar.
"BPIW mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 92,8 miliar sesuai dengan surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas tanggal 29 Mei 2024. Nilai ini masih memiliki gap sebesar Rp 117,05 miliar dari pagu kebutuhan yang diusulkan," kata Yudha, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gap kekurangan anggaran tersebut lebih dari setengah kebutuhan. Yudha menilai, kondisi ini akan membuat sejumlah kegiatan belum dapat tertampung pada alokasi pagu anggaran tersebut. Kegiatan tersebut antara lain, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah terkait dengan kawasan-kawasan prioritas.
Yudha pun mencontohkan, di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan misalnya, ada kebutuhan sekitar Rp 36 miliar untuk penyusunan rencana pengembangan kawasan-kawasan prioritas seperti Transit Oriented Destination (TOD) di Metropolitan Mebidangro, Kawasan perkotaan industri di Sei Mangkei-Kuala Tanjung, ataupun perkotaan Sei Suka dan Kota Perdagangan.
Selain itu, ada juga koridor di Tol Pekanbaru-Dumai dan permukiman di sekitar kawasan industri Dumai, kawasan Candi Muaro Jambi dan sekitarnya, kawasan perkotaan Bandar Lampung, kawasan permukiman di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang, dan Kawasan Industri Batulicin.
"Jadi ini adalah rencana pengembangan wilayah yang tertunda karena terdapat gap kebutuhan anggaran sehingga ini mungkin menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu berikutnya," ujar Yudha.
Untuk di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, ada kebutuhan anggaran sekitar Rp 24,95 miliar diprioritaskan pada wilayah pesisir utara Pulau Jawa dan pesisir Bali, serta kawasan prioritas terkait dengan isu ketahanan pangan di Kepulauan Nusa Tenggara.
Sedangkan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua, anggaran tersebut juga diprioritaskan pada kegiatan sentra pangan untuk pendukung IKN di kawasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.
Berikutnya ada juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada Banda Neira, serta KPPN di Manusela-Masohi, serta kawasan industri pangan di Mappi, Merauke, Keerom di Papua dan kawasan sekitar KPP DOB Papua.
"Penyusunan rencana tersebut bertujuan untuk menelah kebermanfaatan potensi dan tantangan penyediaan infrastruktur PUPR baik jangka panjang maupun jangka menengah pada kawasan prioritas pembangkit pertumbuhan ekonomi wilayah," terang Yudha.
Terakhir, juga ada kebutuhan sekitar Rp 18 miliar untuk pelaksanaan koordinasi keterpaduan program infrastruktur PUPR dalam mendukung strategi nasional penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengembangan kawasan pariwisata, penataan kawasan perkotaan, pengembangan kawasan industri strategis, serta penyusunan kebijakan dan strategi terkait pengembangan infrastruktur PUPR yang berbasis wilayah.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur 2025. Ada dua fokus pembangunan di tahun depan yakni untuk ketahanan pangan dan energi.
Basuki menjelaskan terkait ketahanan pangan Kementerian PUPR diamanahkan untuk mencetak sawah dengan pembangunan irigasi. Amanah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2024 tentang perubahan Perpres No 27 Tahun 2020 Kementerian PUPR.
"Jadi Perpres yang baru itu cetak sawah ditugaskan ke Kementerian PUPR. Jadi kami mengusulkan tambahan anggaran dari Rp 75 triliun (pagu anggaran) jadi Rp 136 triliun, tadi ada usulannya Rp 61 triliun, pertama untuk ketahanan pangan. Apa saja? Pembangunan jaringan irigasi dari bendungan yang sudah selesai. Pemanfaatannya airnya harus dibangun jaringan irigasi," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 136,95 triliun. Sementara pagu anggaran 2025, yang dialokasi untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75 triliun.
Secara rinci usulan penambahan anggaran Kementerian PUPR ini, pertama untuk dukungan ketahanan pangan dan energi hingga pengadaan air baku dan bendungan sebesar Rp 18,89 triliun.
Kedua, untuk penyelesaian pembangunan jalan tol hingga bandara IKN serta jembatan sebesar Rp 22,19 triliun. Ketiga untuk pembangunan kantor Kementerian hingga SPAM di IKN serta penataan kawasan pemukiman sebesar Rp 12,71 triliun.
Keempat untuk penyelesaian rumah susun hingga bantuan PSU bidang perumahan sebesar Rp 7,5 triliun.
(shc/das)
