Banggar DPR Sepakati Laporan Panja RAPBN 2026, Bakal Disahkan di Paripurna

Jakarta -

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati empat laporan panitia kerja (panja) dalam rangka pembahasan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Laporan yang disetujui dalam rapat Banggar itu nantinya akan dibawa dalam paripurna untuk pengesahan.

"Terhadap 4 laporan panja, baik panja asumsi, panja RKP (rencana kerja pemerintah) dan prioritas, panja belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dapat disetujui?" ujar Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Said mengatakan persetujuan terhadap 4 laporan panja akan disampaikan pada paripurna terdekat. Rencananya, paripurna RAPBN sekaligus penutupan masa sidang DPR akan terlaksana pada Kamis (24/7).

"Bapak-ibu sekalian terhadap persetujuan kali ini yang kita sepakati bersama akan disampaikan di dalam forum paripurna untuk mendapat persetujuan tanggal 24 Juli dan akan menjadi dasar perumusan bagi pemerintah di dalam nota keuangan RAPBN 2026," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR. Sri Mulyani menyebut laporan panja akan menjadi bahan pertimbangan bagi Kemenkeu untuk menulis nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menyampaikan terima kasih atas laporan panja dan memperhatikan dengan saksama tadi seluruh laporan untuk menjadi bahan bagi kami untuk menulis nota keuangan dan RUU APBN 2026 yang insyallah akan disampaikan bapak presiden tanggal 15 Agustus," ucap Sri Mulyani.

Berikut hasil laporan Panja yang disepakati oleh Banggar DPR:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro
- Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8%
- Inflasi 1,5-3,5%
- Nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900/US$
- Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,6-7,2%
- ICP US$ 60-80 per barel
- Lifting minyak bumi 605.000-620.000 barel per hari
- Lifting gas bumi 953.000 hingga 1,02 juta barel setara minyak per hari

Sasaran & Indikator Pembangunan 2026
- Tingkat kemiskinan 6,5-7,5%
- Tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5%
- Rasio gini 0,377-0,380
- Tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96%
- Indeks modal manusia 0,57
- Indeks kesejahteraan petani 0,7731
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95

Postur Makro Fiskal 2026
1. Pendapatan Negara 11,71-12,31% PDB
a. Perpajakan 10,08-10,54% PDB
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1,63-1,76% PDB
c. Hibah 0,002-0,003% PDB

2. Belanja Negara 14,19-14,83% PDB
a. Belanja Pemerintah Pusat 11,41-11,94% PDB
b. Transfer ke Daerah 2,78-2,89% PDB

3. Keseimbangan primer 0,18-0,22% PDB
4. Defisit 2,48-2,53%
5. Pembiayaan 2,48-2,53%

(dwr/rfs)