Basuki Masih Hitung Anggaran Ganti Rugi 2.086 Ha Lahan Bermasalah di IKN

Jakarta -

Sebanyak 2.086 hektar lahan di ibu kota Nusantara (IKN) masih bermasalah alias belum dibebaskan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sedang menghitung perkiraan total ganti rugi dari lahan tersebut.

Saat ini, pihaknya tengah menyediakan anggaran kurang lebih sekitar Rp 90 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk lahan proyek jalan tol IKN seksi 6A dan seksi 6B, serta kawasan pengendali banjir Sungai Sepaku. Saat ditanya kembali total anggaran ganti rugi untuk pembebasan lahan tersebut, Basuki mengaku pihaknya masih dalam perhitungan.

"Itu (anggaran Rp 90 miliar) hanya untuk yang 6A, 6B dan pengendali banjir Sepaku. (Total anggaran?) Belum ada," kata Basuki saat ditemui di kantor, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Total biaya yang belum diperkirakan ini lantaran adanya perubahan skema ganti rugi pembebasan lahan. Sebelumnya, pihaknya menggunakan skema Penanganan Sosial Dampak Masyarakat (PSDK). Usai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, pihaknya bisa langsung membayar ganti rugi ke masyarakat.

Dia menjelaskan pihaknya telah membentuk tim terpadu yang berfokus untuk pembebasan lahan. Tim tersebut juga akan memperkirakan besaran total anggaran ganti rugi pembebasan 2.086 hektar lahan di IKN.

Basuki menyebut saat ini pihaknya tengah fokus pada 3 bidang, yakni bidang jalan tol IKN seksi 6A, jalan tol IKN seksi 6B, dan kawasan penanggulangan Banjir Sepaku. Untuk itu, pihaknya baru memperkirakan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk tiga bidang tersebut. Meski begitu, dia enggan menjawab berapa banyak lahan yang sudah dapat dibebaskan dan mendapatkan sertifikat.

"Iya kalau itu juga ada nanti ada tim terpadunya lagi dengan Perpres 75/2024," pungkasnya.

(fdl/fdl)