3 weeks ago
11
Jakarta -
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru saja dimulai. Jadi, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan.
Dia menekankan bukan berarti setelah HUT RI 17 Agustus 2024 dilaksanakan, pembangunan IKN telah selesai. Seperti diketahui HUT RI ke 79 lalu dilaksanakan pertama kali IKN.
"IKN ini baru mulai. Orang merasa sudah 17 Agustus sudah selesai. No, masih baru mulai," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki menyebut banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah. Contohnya saja pembangunan jalan hingga fasilitas lain untuk infrastruktur yang akan dibangun oleh investor.
"Investor baru mulai masuk, investor yang baru mulai masuk belum ada jalannya, jadi harus kita bikin jalannya, airnya, listriknya. (IKN) baru mulai," tegasnya.
Basuki menyebut menurut Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi bukan berarti selesai dalam waktu singkat.
"Presiden terpilih bilang, ini (pembangunan IKN) pekerjaan besar 10 sampai 15 tahun akan datang. Bahkan beliau mau mempercepat," jelasnya.
Terkait rencana percepatan pembangunan IKN, Prabowo diharapkan bisa menyiapkan terkait anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN.
"Mungkin anggarannya disiapkan," jelas dia.
Sebagai informasi, anggaran pembangunan IKN pada pemerintahan pertama Prabowo dianggarkan sebesar Rp 4,19 triliun. Namun Basuki menyebut diperlukan anggaran lebih besar lagi.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Basuki menungkap pembangunan IKN dibutuhkan anggaran Rp 24,51 triliun. Sementara alokasi anggaran dari pagi indikatif Kementerian PUPR hanya Rp 4,19 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp 20,32 triliun.
"Masih terdapat usulan tambahan 2025 untuk penyelesaian pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan perumahan sebesar Rp 20,32 triliun, sehingga untuk IKN kami membutuhkan Rp 24,51 triliun yang baru dialokasikan dalam pagu indikatif Rp 4,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp 20,32 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (28/8).
(kil/kil)
