Cak Imin Respons Usulan NasDem soal Nasib IKN: PKB Tunggu Saja

1 day ago 13

Jakarta -

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi usulan Partai NasDem yang salah satunya meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Cak Imin menilai ide NasDem sebagai langkah optimalisasi agar jangan sampai tidak bergerak.

"Saya menganggap semua ide, termasuk ide NasDem kan jangan sampai ada yang idle, jangan sampai ada yang stuck, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat. Karena itu, ide itu kita tangkap sebagai agar mengoptimalkan," kata Cak Imin usai acara puncak perayaan harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Rabu (23/7/2025).

Cak Imin mengatakan PKB bersikap menunggu optimalisasi IKN. Yang terpenting, menurutnya, jangan sampai dibiarkan terlalu lama.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah bagaimana optimalisasinya? Saya nunggu saja, PKB nunggu saja. Bagaimana otorita IKN, bagaimana Pak Presiden, yang penting jangan terlampau lama membiarkan IKN tidak bermanfaat," ujarnya.

Sebelumnya, NasDem mengeluarkan saran demi menghentikan polemik nasib IKN Nusantara. Salah satu usulan adalah menempatkan Wapres Gibran Rakabuming berkantor di IKN.

"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," kata Waketum Partai NasDem Saan Mustopa dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Salah satu usulan lain adalah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN Nusantara. Menurut dia, dengan Keppres ini, Wapres serta beberapa kementerian dapat berkantor di IKN sesegera mungkin.

"Pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dan Keputusan Presiden tentang Pemindahan Kementerian atau Lembaga dan Pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," ujar Saan.

(mib/eva)