2 weeks ago
12
Jakarta -
Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk dua instansi baru, yaitu Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara.
Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dipecah, sehingga Kementerian PU dan Kementerian Perumahan akan berdiri masing-masing.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hashim pembentukan Kementerian Perumahan sebagai komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot perumahan. Selain itu untuk menopang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.
Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.
"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.
Hashim mengatakan, langkah ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM di daerah, sekaligus menciptakan middle class atau kelas menengah baru. Hal ini juga sebagai salah satu langkah dalam merespons jumlah kelas menengah RI yang berkurang drastis.
"Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDes, ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah angka itu adalah angka tahunan ya, 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan," ujarnya.
Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.
"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.
Badan Penerimaan Negara
Sedangkan untuk Badan Penerimaan Negara, kata Hashim, Prabowo juga telah menyetujui pembentukan badan tersebut. Ia juga menekankan kalau badan baru ini bukan sebagai langkah bagi-bagi kursi, melainkan meningkatkan penerimaan negara.
"Mungkin direktorat jenderal PNBP dan bea cukai ini nantinya fokusnya untuk penerimaan negara," kata dia.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menggenjot penerimaan negara RI dari yang saat ini sebesar 12,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini terbilang cukup rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran ingin meningkatkan penerimaan negara dari 12,7 persen, secara pelan-pelan target kita dalam 5 tahun Indonesia akan mencapai sama dengan Vietnam, (yaitu) dari 12,7 persen target kita adalah 2029, 2030 penerimaan negara kita sama dengan Vietnam 23%," ujar Hashim.
(shc/hns)
