Jakarta -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal penyelesaian masalah pembebasan 2.086 hektare (ha) lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.
AHY menyampaikan, saat ini penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.086 hektare tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) di IKN masih terus dilakukan.
Peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut ialah menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mekanisme PDSK ini sedang kita cari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan, termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga," kata AHY, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).
Ia juga memastikan, pihaknya akan mengawal permasalahan ini. Saat ini, informasi terkait progres dari permasalahan tersebut pun bisa diperoleh AHY secara langsung dari wakilnya yang juga merupakan Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni.
"Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus," ujarnya.
Lebih lanjut AHY mengatakan, kepastian hukum hak atas tanah menjadi salah satu hal yang penting dalam meningkatkan minat investasi asing di IKN. Namun memang dirinya tak memungkiri kalau dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah ini kerap ditemui sejumlah tantangan.
"Kami harus juga memberikan support penuh bagi kepastian hukum atas tanah, tentu tidak selalu mudah, ada kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal-areal yang sudah clean and clear, itu bisa segera digerakkan untuk investasi," katanya.
Menurutnya, upaya untuk menarik investasi di IKN dilakukan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat setempat.
"Ini menjadi pendekatan yang kita lakukan, keseimbangan antara mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga di sisi lain kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus eksistensi masyarakat yang ada disini," pungkasnya.
(shc/hns)