Jokowi Ungkap Alasan Utama Bangun LRT hingga Kereta Cepat!

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan terkait alasan transportasi massal seperti MRT, LRT, hingga Kereta Cepat dibangun. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pengarahan kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi pembangunan tersebut perlu dilakukan demi mencegah potensi kerugian besar dari kemacetan.

"Kalau nggak ada LRT, MRT, Kereta Cepat, kita kehilangan tiap tahun karena kemacetan Rp 65 triliun, kalau Jabodetabek mungkin di atas Rp 100 triliun. Pilih mana? Beli LRT, MRT, atau uangnya hilang karena kemacetan?," kata Jokowi, dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/4/2024).

Menurut Jokowi setiap kepala daerah harus mulai memikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau seperti listrik maupun gas. Hal ini seperti transportasi massal MRT, LRT, dan kereta cepat untuk mengurangi kemacetan maupun menekan polusi.

Para kepala daerah juga mesti mencoba kalkulasi dari sekarang soal transportasi massal. Namun Jokowi memperingatkan, pengadaan sarana transportasi massal tersebut di daerah harus siap dengan anggaran yang besar.

Jokowi pun merincikan, pembangunan MRT per kilometer saat ini membutuhkan biaya Rp 2,3 triliun, dengan biaya operasional Rp 800 miliar setiap tahunnya. Menurut perhitungannya, apabila semua jalur selesai maka APBD yang harus dikeluarkan mencapai Rp4 triliun per tahunnya.

Lalu, biaya pembangunan LRT mencapai Rp 700 miliar per km dan kereta cepat Rp 780 miliar per km. Sedangkan untuk Autonomous Rail Transit (ART) yang sudah diuji coba di IKN lebih murah, seharga Rp 74 miliar untuk satu unit yang berisi tiga gerbong dengan biaya operasional Rp 500 juta perbulannya.

"Hitungannya hati-hati, mungkin bisa bangun tapi operasional nggak kecil. Apa APBD siap?," ujar Jokowi.

"Kalau apapun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO (Public Service Obligation/subsidi), APBD harus siap meng-cover biaya operasional," sambungnya.

(shc/hns)