Kemenkeu Tambah Anggaran IKN Jadi Rp 42,5 T di 2024, Ini Alasannya

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Rp 42,5 triliun di 2024. Sebelumnya yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 40,6 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan tambahan anggaran itu utamanya untuk meningkatkan kualitas dari bangunan di IKN, termasuk jalan tol.

"Jadi dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya ataupun jalan tol sehingga perlu ditambahkan anggaran. Ini terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, Isa menyebut saat ini ada beberapa pekerjaan yang sedang disegerakan seperti perbaikan sarana sekolah, akses kesehatan puskesmas, hingga pasar yang ada di sekitar IKN. Hal itu untuk mengantisipasi kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) mulai tahun ini.

"Perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN pada tahun ini. Kemudian juga pasar, puskesmas yang ada di sekitar itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas perbaikan, baik sarana prasarananya sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini," terang Isa.

Dari alokasi anggaran Rp 42,5 triliun di 2024, sampai Juli baru terealisasi Rp 11,2 triliun atau 26,4% dari pagu. Anggaran IKN itu terealisasi untuk klaster infrastruktur Rp 9 triliun dan klaster non infrastruktur Rp 2,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan akselerasi untuk pencairan biasanya baru terjadi pada kuartal III atau kuartal IV. Hal itu berdasarkan kontrak per termin.

"Walaupun akselerasi pekerjaan begitu luar biasa, Pak Bas mengatakan ada 108 paket nilainya Rp 84,2 triliun sudah dikontrakkan, nah dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin," jelas Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

"Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp 11,2 triliun untuk pagu 2024 ini yang nilainya Rp 42,5 triliun, tapi tidak berarti belanjanya hanya Rp 11,2 triliun. Masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III sampai kuartal terakhir," tambahnya.

(aid/rrd)