2 weeks ago
11
Jakarta -
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melangsungkan Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi VI DPR RI. Dalam rapat ini, ia meminta dukungan DPR untuk merealisasikan penambahan anggaran Rp 889 miliar.
Rosan mengatakan, pihaknya mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 681,88 miliar. Angka ini hanya memenuhi 43,39% rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun depan sebesar Rp 1,57 triliun, serta turun 44,5% dari alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun.
"Angka yang saat ini disetujui sebesar Rp 681,88 miliar. Karena kalau kita lihat pagu anggaran 2025 tersebut kegiatan ini hanya bisa kita gunakan untuk kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor," kata Rosan, di Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, untuk mencapai target realisasi investasi ini dibutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar pada unit eselon pertama. Hal ini terdiri dari kedeputian perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama, pelayanan, pengadaan pelaksanaan, Teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OS dan kesekretariatan tidak akan berjalan dengan efektif.
"Berdasarkan uraian kegiatan pada eselon 1 di atas karena tidak didukung oleh anggaran yang cukup, hanya tersedia untuk kegiatan rutin, maka ini menimbulkan konsekuensi," ujarnya.
Selain itu, Rosan menilai hal ini juga akan berpengaruh terhadap keberadaan 9 Indonesian Parliamentary Center (IPC) RI yang berada di luar negeri, hingga menjadi tidak efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, kurangnya dukungan anggaran juga dapat berimbas pada perkembangan ekonomi Indonesia.
"Berdasarkan rancangan awal RKP 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1.905 triliun, ini menjadi akan sangat sulit dicapai. Jadi mengalami peningkatan dari Rp 1.650 triliun (target 2024) menjadi Rp 1.905 triliun," kata dia.
"Tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha, dan yang lain-lain," ujar dia.
Oleh karena itu, menurutnya, untuk mencapai target realisasi tersebut dibutuhkan beberapa hal, salah satunya adalah ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Kementerian Investasi/BKPM.
"Kami mohon selalu dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat Komisi VI, untuk dapat memperjuangkan penambahan anggaran tahun 2025, mengingat memang target meningkat. Tentunya harapannya anggaran kami meningkat karena peningkatan target cukup signifikan, oleh sebab itu kembali lagi tentunya mohon bantuan, support, dan juga dukungan dari Bapak-Ibu di Komisi VI," tutupnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian Investasi/BKPM telah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 889 miliar. Anggaran tersebut diajukan oleh Bahlil Lahadalia saat masih menjabat sebagai Menteri.
Permintaan tambahan anggaran ini pun mendapat persetujuan dari Komisi VI DPR. Dengan demikian, kalau dihitung-hitung total anggaran yang akan diperoleh mencapai Rp 1,57 triliun.
"Komisi VI DPR Ri menyetujui usulan Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp 889.320.857.000 yang akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen dan Program Penanaman Modal," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Menteri Investasi/BKPM di Senayan Jakarta Selasa (11/6/2024).
(kil/kil)
