Ketua DPD Resmikan Kantor Perwakilan di Jatim: Kuatkan Peran di Daerah

16 hours ago 10

Jakarta -

Ketua DPD RI Sultan Najamudin meresmikan kantor perwakilan DPD Jawa Timur. Sultan mengatakan kantor tersebut akan difungsikan sebagai rumah aspirasi.

"Ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol penguatan peran DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah secara konstitusional," kata Sultan kepada wartawan, Sabtu (19/7/2025).

Sultan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas hibah lahan seluas 2.000 meter persegi untuk pembangunan kantor tersebut. Dia berharap sinergi tersebut dapat terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam peresmian itu, hadir pula mantan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sultan mengatakan LaNyalla merupakan sosok yang membuka jalur komunikasi dengan Pemprov Jatim, sehingga pembangunan kantor tersebut dapat terealisasi.

"Tanpa ikhtiar Bapak LaNyalla, proses yang kita saksikan hari ini mungkin tidak akan berjalan sebaik ini. Beliau telah meletakkan fondasi strategis yang sangat penting untuk ditiru dan dilanjutkan oleh Anggota DPD RI dari provinsi lainnya," ujarnya.

LaNyalla mengatakan hibah pembangunan kantor perwakilan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemprov Jatim terhadap DPD RI. Dia mengatakan keberadaan kantor itu akan meningkatkan efektivitas kerja DPD RI.

"Dengan adanya kantor yang lebih representatif, tentu kami, anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur, berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas kerja dalam menjalankan tugas-tugas sebagai perwakilan daerah, khususnya dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat di daerah," ungkap LaNyalla.

Sementara itu, Sekjen DPD RI, Komjen M Iqbal, mengatakan pembangunan kantor tersebut diselesaikan dalam waktu kurang lebih enam bulan. Dia mengatakan bangunan kantor terdiri atas 2,5 lantai dengan luas 1.714,6 meter persegi.

"Gedung ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dialog publik dan rapat kerja, tetapi juga sebagai sarana titik temu antara negara dan rakyat di daerah," tuturnya.

(amw/lir)