Mengukur Potensi Parpol Didanai APBN

1 month ago 28
winjudi online winjudi slot online situs winjudi online winjudi Akun slot gacor online terkini Akun situs slot gacor online terkini Akun link slot gacor online terkini Akun demo slot gacor online terkini Akun rtp slot gacor online terkini Daftar slot gacor online Daftar situs slot gacor online Daftar link slot gacor online Daftar demo slot gacor online Daftar rtp slot gacor online Daftar slot gacor online terkini Daftar situs slot gacor online terkini Daftar link slot gacor online terkini Daftar demo slot gacor online terkini Daftar rtp slot gacor online terkini informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini winjudi online

Jakarta -

KPK mengusulkan ide dana partai politik disokong oleh APBN. Alasannya, ada penurunan tingkat korupsi yang didasari transparansi penggunaan dana partai tersebut.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi 'State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP' secara daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5)

Tentu saja hal ini menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan. Senada dengan KPK, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan menyebut dana tambahan bagi partai politik yang bersumber dari APBN ini nantinya dapat mengurangi beban operasional internal parpol dan bermuara pada menurunnya potensi korupsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, irawan menekankan hal ini perlu didukung perubahan sistem politik. Tidak hanya itu, perlu dasar hukum yang baru untuk melancarkan rencana ini dengan merevisi undang-undang.

"Menurut pendapat saya, kebijakan pembiayaan parpol setidaknya bisa mengurangi beban parpol untuk membiayai dirinya, sehingga saya meyakini akan mengurangi potensi korupsi politik. Untuk penerapan kebijakan tersebut, tentunya harus didukung dengan perubahan sistem politik dan melalui proses revisi undang-undang paket politik," kata Irawan saat dihubungi, Kamis (22/5/2025).

Sementara itu, atas ide KPK tersebut, sejumlah parpol menanggapinya dengan berbagai sikap. Mengutip detikNews, Sekjen Golkar Sarmuji mengatakan partainya tidak akan menuntut banyak dari pemerintah. Hal ini karena menurutnya pembiayaan parpol membutuhkan anggaran yang besar. Sebab, setiap parpol menjalankan fungsinya hingga ke akar rumput.

"Sebenarnya itu hasil dari kajian KPK tentang pembiayaan partai politik yang sangat kurang. Dan secara riil memang pembiayaan parpol sangat besar karena tuntutan yang besar parpol untuk melakukan seluruh fungsi parpol," kata Sarmuji.

Sementara itu, sinyal setuju diperlihatkan oleh PKB. Hal ini diungkapkan oleh Waketum PKB Syaiful Huda. Menurutnya, penambahan dana itu diharapkan bisa meminimalkan biaya politik yang cukup tinggi.

"Setuju, tinggal nanti kita pastikan parpol bisa mengelolanya dengan baik dan dipastikan peruntukannya dalam semangat untuk menguatkan peran partai, fungsi partai dalam konteks pendidikan politik, regenerasi politik yang baik, dan terutama untuk memastikan politik biaya tinggi bisa dikurangi," kata Huda.

Di balik itu semua, apakah setiap parpol nantinya dapat secara transparan dan akuntabel dalam melaporkan pengelolaan dana mereka? Menghadirkan Titi Anggraeni, dosen hukum Pemilu FHUI, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

Beralih ke Jawa Tengah, detikSore akan mengulas lebih lanjut tentang penangkapan bos Sritex oleh Kejaksaan Agung. Iwan Setiawan Lukminto dibekuk oleh Kejagung pada Selasa (21/5) malam. Dikutip dari detikJateng, Iwan ditangkap karena dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemberian kredit dari bank.

Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah. "Betul (ditangkap)," ucapnya pada Rabu (21/5/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

Lalu apakah hal ini berkaitan dengan pailitnya Sritex beberapa waktu lalu? Ikuti laporan selengkapnya bersama Redaktur detikJateng.

detikSore hari ini akan menghadirkan komunitas JoinDong. Sesuai namanya, JoinDong memiliki misi mengumpulkan individu-individu yang ingin memiliki rekan dalam berbagai kegiatan. JoinDong mewadahi anak-anak muda yang resah tidak memiliki teman berbagi dalam sebuah acara. Bermula dari daring, JoinDong bergeliat ke ruang terbuka dan menciptakan kelompok-kelompok kecil mulai dari olahraga hingga penggila konser. Bagaimana kisah di balik JoinDong? Ikuti obrolannya dalam Sunsetalk selengkapnya.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.


"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/vys)