2 weeks ago
11
Jakarta -
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025 sebesar Rp 6,16 triliun.
"KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 6,16 triliun," kata Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk berbagai program, pertama untuk pembangunan perikanan budi daya yang terintegrasi hulu-hilir berbasis ekonomi biru untuk mencapai swasembada pangan serta industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi. Program itu dibutuhkan anggaran Rp 1,9 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua untuk program pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu-hilir untuk mendukung SDA industri maritim sebesar Rp 565 miliar.
Ketiga, untuk sistem logistik, sistem rantai dingin dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung industrialisasi perikanan Rp 696,6 miliar.
Keempat untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU fishing serta penyelundupan benih bening lobster (BBL) untuk mendukung ekonomi biru. Anggarannya dibutuhkan Rp 1 triliun.
Kelima untuk penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan laut dan kelestarian lingkungan hidup. Anggaran yang dibutuhkan Rp 896,7 miliar.
Keenam, pembangunan kampung nelayan/budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja. Anggarannya sebesar Rp 660 miliar.
Ketujuh untuk peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi Rp 353 miliar.
Adapun pagu anggaran yang dialokasikan untuk KKP pada 2025 sebesar Rp 6,22 triliun. Anggaran itu bersumber dari rupiah murni Rp 4,3 triliun, pinjaman atau hibah Rp 1,3 triliun, PNBP Rp 351 miliar, BLU Rp 92,01 miliar, dan SBSN Rp 25 miliar.
(ada/kil)
