1 day ago
6
Jakarta -
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur bakal dimulai. Lelang proyek-proyek baru sudah mulai dilakukan pada akhir bulan Juni ini.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal kelanjutan proyek IKN. Menurutnya, pemerintah sudah memastikan proyek itu akan tetap lanjut berjalan, kini semua proyek diamanatkan untuk dilakukan oleh Badan Otorita IKN yang dipimpin Basuki Hadimuljono.
"Ya lanjut aja. Tanya aja ke Otorita," sebut Dody singkat ditemui di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dody bilang kementeriannya kini tidak akan banyak ikut andil lagi dalam proyek lanjutan IKN. Sebab, semua urusan pembangunan saat ini ditugaskan kepada Badan Otorita IKN.
Pihaknya kini hanya tinggal menyelesaikan beberapa proyek di tahap pertama yang belum selesai. Meski tak merinci proyek apa saja, dia cuma bilang jumlah proyeknya juga tak banyak dan anggarannya pun sudah cukup.
"Kalau kita ya tinggal sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai aja fokusnya. Tapi nggak banyak lah itu. Anggaran cukup," sebut Dody.
Ketika ditanya apakah akan ada proyek baru yang digarap Kementerian PU di IKN, Dody menegaskan tidak ada lagi tambahan proyek baru. "Nggak ada, nggak ada, nggak ada," pungkasnya.
Pre-Construction Meeting (PCM) baru saja dimulai sebagai tanda dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan PCM diselenggarakan untuk menyepakati metodologi kerja, penataan lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis lintas pihak sebelum kegiatan konstruksi dimulai.
"Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar. Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi dan bersinergi," ujar Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).
Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) hingga 2029. Anggaran tersebut untuk membangun ekosistem yudikatif dan legislatif.
Pemerintah sendiri menargetkan IKN akan bisa digunakan sebagai ibu kota politik, yang memiliki sentra pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tahun 2028.
(acd/acd)
