3 weeks ago
9
Jakarta -
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk menyelesaikan infrastruktur di ibu kota baru Indonesia itu, dibutuhkan anggaran Rp 24,51 triliun.
Sementara saat ini alokasi anggaran dari pagi indikatif Kementerian PUPR hanya Rp 4,19 triliun, sehingga masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp 20,32 triliun.
"Masih terdapat usulan tambahan 2025 untuk penyelesaian pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan perumahan sebesar Rp 20,32 triliun, sehingga untuk IKN kami membutuhkan Rp 24,51 triliun yang baru dialokasikan dalam pagu indikatif Rp 4,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp 20,32 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara rinci, kebutuhan tambahan anggaran untuk pembangunan IKN itu di antaranya untuk pembangunan jalan tol, jalan nasional, hingga pembangunan bandara VVIP IKN dibutuhkan anggaran tambahan Rp 13,82 triliun.
Kemudian dibutuhkan anggaran Rp 6,25 triliun untuk pembangunan sejumlah gedung kantor kementerian dan lembaga negara, sistem penyediaan air minum (SPAM) hingga pembangunan sekolah serta Puskemas.
Lalu dibutuhkan anggaran tambahan Rp 0,25 triliun untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan Harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 136,95 triliun. Namun, dalam pagu anggaran 2025, alokasi untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75 triliun.
Basuki pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur 2025. Penambahan ini diyakini bisa dilakukan karena menurut informasinya masih ada ruang fiskal bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan anggaran.
"Mohon arahan dan dukungan terutama tambahan anggaran mudah-mudahan anggota badan anggaran dapat memahami kekurangan anggaran karena ini kalau menurut informasi masih ada ruang fiskal bagi presiden terpilih untuk mengalokasikannya, pasti melalui badan anggaran," jelas dia.
(ada/kil)
