Ormas Antikorupsi Desak MA Tolak PK Mardani Maming

Jakarta -

Komite Rakyat Anti Korupsi (KERAS) dan Gerakan Rakyat Proletar (GERAP) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA). Mereka meminta hakim MA menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus suap izin pertambangan, Mardani Maming.

Dalam unjuk rasa itu, massa menggunakan topeng Mardani. Massa juga membawa poster dan spanduk bertuliskan 'Jangan Memberikan Ruang bagi Koruptor Mardani H Maming'.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan atau KERAS Korlap Sulaiman mendesak MA segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan PK nomor 784/PAN.PNW-15-U1/HK2.2/IV/2024 yang diajukan Mardani H Maming.

"Mahkamah Agung harus segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan PK Mardani H Maming," kata Sulaiman dalam orasinya.

Ia meminta Majelis Hakim MA harus konsisten pada putusan hukum yang telah diterima Mardani H Maming. "Mahkamah Agung diharapkan tetap konsisten pada putusan hukum yang berkekuatan tetap," ungkap dia.

Sulaiman yakin dengan menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan Mardani H Maming juga akan memberikan efek jera bagi para koruptor lainya di Indonesia. Sulaiman optimis, penolakan PK Mardani H Maming juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.

"Kami berharap Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan yang adil dan bijak dalam kasus ini. Keputusan yang tegas dan objektif akan menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Agung dalam memberantas korupsi," pungkas dia.

Sementara itu, Kooordinator Lapangan GERAP Amri Loklomin hakim MA tak menerima putusan PK yang diajukan oleh Mardani H Maming. Amri menyebut GERAP mendukung MA untuk menolak PK koruptor.

"Meminta Mahkamah Agung (MA) terjaga independensinya dari intervensi koruptor tambang Mardani Maming," tandasnya.

Untuk diketahui, pengadilan tingkat pertama menyatakan Mardani H Maming bersalah dalam kasus suap izin pertambangan. Mardani divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Mardani juga divonis membayar pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 110,6 miliar dengan ketentuan, jika tidak membayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang, atau diganti dengan 2 tahun kurungan.

Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Majelis hakim Pengadilan Tinggi justru menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun. T

Mardani pun tidak terima dengan tambahan vonis menjadi 12 tahun itu. Dia mengajukan kasasi, dan ditolak.

Saat ini pun dia mengajukan PK atas vonisnya. Saat dia menghadiri sidang PK-nya, sekitar Februari 2024 Mardani sempat disorot lantaran tiket pesawatnya menuju Surabaya viral di media sosial hingga membuat Ditjen PAS bersuara. Ditjen PAS mengatakan Mardani melakukan perjalanan ke Surabaya, usai menghadiri sidang PK di Banjarmasin.

"Berdasarkan informasi dari Lapas Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan secara resmi menghadiri sidang PK (Peninjauan Kembali) di PN Banjarmasin," kata Koordinator Humas dan Protokoler Ditjen Pas, Deddy Edward saat itu.

(isa/isa)