1 week ago
9
Jakarta -
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 27,8 triliun. Sebelumnya pagu tahun anggaran (TA) 2025 OIKN sebesar Rp 505,5 miliar.
Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengatakan, secara keseluruhan, total kebutuhan yang diusulkan untuk membiayai kegiatan OIKN tahun depan Rp 28,3 triliun. Itu artinya, kekurangan yang perlu dipenuhi OIKN mencapai Rp 27,8 triliun.
"Untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tinggi antara OIKN dan Kementerian DPR, kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi Rp 27,8 triliun," kata Raja Juli, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raja Juli mengatakan, sebelumnya OIKN telah mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun. Namun, usulan tersebut tidak tertampung pada alokasi anggaran OIKN 2025 sehingga pihaknya kembali mengajukan usulan tambahan dengan sedikit perubahan.
"Semula kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun. Usulannya dicatat dan mendapat persetujuan anggota Komisi II DPR, namun usulannya tidak tertampung pada alokasi anggaran oleh IKN 2025yang ditampilkan pada tanggal 19 Juli 2024.Besar panggung anggaran OIKN tidak mengalami perubahan dibandingkan panggung indikatif sebelumnya," ujarnya.
Lebih lanjut ia merinci alokasi tambahan anggaran Rp 27,8 triliun. Besaran tersebut bersumber dari usulan enam kedeputian dengan rincian, Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan Rp 788,5 miliar dan Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp 106,1 miliar.
Kemudian, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transportasi Hijau dan Digital Rp 37,7 miliar, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp 63 miliar, dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp 26,7 triliun.
"Secara total kebutuhan anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp 28,3 triliun menunjukkan detail masing-masing kedeputian. Namun secara spesifik usulan anggaran dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana ini yang paling signifikan sebesar Rp 26,7 triliun, akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2025," kata dia.
(shc/ara)
