PKS Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih: Hindari Jebakan Riba-Gharar

Jakarta - Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengapresiasi pembentukan Koperasi Merah Putih di semua desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Menurutnya, pembangunan Koperasi Merah Putih harus dikawal karena kesuksesan koperasi jadi salah satu solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat.

"PKS mengapresiasi pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih di desa, kelurahan di seluruh Indonesia. Implementasi target untuk membangun 80 ribu koperasi Merah Putih harus dikawal bersama. Kesuksesannya bagian dari kebahagiaan masyarakat desa, kelurahan seluruh Indonesia," kata Almuzzammil ketika menjadi keynote speech pada diskusi koperasi di kantor DPP PKS, Rabu (16/7/2025).

Diskusi peringatan Hari Koperasi Nasional tersebut di gelar di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Menteri Koperasi Ferry Julianto, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Bambang Haryadi, Ketua DPP PKS Bidang Koperasi Reni Astuti, dan sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PKS.

Almuzzamil mengatakan koperasi dibutuhkan masyarakat yang saat ini menghadapi kondisi ekonomi yang kompleks. Ia berharap kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi jawaban atas berbagai masalah ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Koperasi dibutuhkan masyarakat yang saat ini menghadapi ekonomi yang kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, gelombang PHK, dan lain-lain. Bahkan bukan saja itu, di perkotaan kita lihat jeratan judol, pinjol, judi online, pinjaman online sudah luar biasa," ucap Almuzzammil.

"Kita berharap ekonomi grassroots ini termasuk yang bisa diselesaikan melalui 80 ribu kooperasi kita yang ada di desa, di kelurahan. Dulu KUD tempatnya di kecamatan, sekarang koperasi desa di desa, di kelurahan. Kita ingin melalui kooperasi kita dapat menyelamatkan perekonomian masyarakat," lanjutnya.

Almuzzamil menambahkan, prinsip koperasi juga sejalan dengan Islam yang merujuk pada keadilan, kesetaraan dan tolong-menolong. Dukungan terhadap pembangunan dan penyelesaian masalah salam perkoperasian dilakukan oleh perwakilan PKS di parlemen.

"Model koperasi menghindari jebakan riba, maysir, dan gharar, spekulasi berlebihan dan ketidakpastian, serta mendorong keadilan sosial di setiap aktivitasnya," kata Almuzzammil.

"Potensi koperasi yang luar biasa, hingga 2024, sebanyak 131.617 kooperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota. Volume usahanya mencapai Rp 214 triliun rupiah, menyumbang hampir 1 persen terhadap PDB," imbuhnya.

Almuzzammil menambahkan, PKS memandang perlu adanya pengaturan baru terkait perkoperasian yang dapat memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. PKS, kata Almuzzamil, mendorong adanya aturan terkait kooperasi syariah secara spesifik dalam perkoperasian, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi kooperasi syariah.

"Termasuk pentingnya keberadaan lembaga penjamin simpanan khusus kooperasi agar dana dan nasabah yang dimanfaatkan dan disimpan dari kooperasi lebih aman dan ada penjamin ketika terjadi masalah di kemudian hari," imbuhnya. (sol/maa)