Raker dengan Komisi VI DPR, Kementerian Investasi Minta Tambahan Anggaran

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melangsungkan Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi VI DPR RI. Dalam rapat ini, ia meminta dukungan DPR untuk merealisasikan penambahan anggaran Rp 889 miliar.

Rosan mengatakan, pihaknya mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 681,88 miliar. Angka ini hanya memenuhi 43,39% rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun depan sebesar Rp 1,57 triliun, serta turun 44,5% dari alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun.  

"Angka yang saat ini disetujui sebesar Rp 681,88 miliar. Karena kalau kita lihat pagu anggaran 2025 tersebut kegiatan ini hanya bisa kita gunakan untuk kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor," kata Rosan, di Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).  

Menurutnya, untuk mencapai target realisasi investasi ini dibutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar pada unit eselon pertama. Hal ini terdiri dari kedeputian perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama, pelayanan, pengadaan pelaksanaan, Teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OS dan kesekretariatan tidak akan berjalan dengan efektif.  

Selain itu, Rosan menilai hal ini juga akan berpengaruh terhadap keberadaan 9 Indonesian Parliamentary Center (IPC) RI yang berada di luar negeri, hingga menjadi tidak efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, kurangnya dukungan anggaran juga dapat berimbas pada perkembangan ekonomi Indonesia.