Rapat Kabinet Jokowi di IKN Disorot Media Asing, Komentar Begini

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara IKN pada Senin (12/8). Pelaksanaan rapat kabinet perdana di ibu kota baru ini mendapatkan sorotan dari sejumlah kantor berita Internasional.

Salah satunya ada Reuters melalui laporan yang berjudul 'Indonesia Holds First Cabinet Meeting in Planned New Capital, Nusantara'. Dalam laporan tersebut disampaikan sidang kabinet di IKN ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat dan investor bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut meski Jokowi akan segera mundur dari jabatannya pada Oktober nanti.

"Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan rapat kabinet pertamanya di ibu kota barunya yang direncanakan, Nusantara, pada hari Senin, saat pemimpin yang akan lengser tersebut berusaha meyakinkan investor bahwa megaproyek senilai US$ 32 miliar miliknya tetap berjalan sesuai rencana sebelum ia lengser pada bulan Oktober ini," tulis Reuters dalam laporannya.

Menurut Reuters isyarat ini menjadi penting mengingat pembangunan IKN sebagai ibu kota baru memiliki berbagai kendala, terutama dari sisi keterlambatan konstruksi dan kurangnya investasi asing.

"Bertahun-tahun setelah mengumumkan proyek infrastruktur andalannya, yang dimaksudkan untuk meringankan beban Jakarta yang padat, tenggelam, dan kelebihan penduduk, Nusantara telah menghadapi berbagai masalah, termasuk keterlambatan konstruksi dan kurangnya investasi asing," sambung kantor berita itu.

Dalam laporan itu, Reuters juga menyampaikan menjabarkan pentingnya pembangunan IKN mengingat aktivitas perekonomian Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk memindahkan ibu kota-nya ke luar Jawa untuk memacu pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau lainnya.

"Nusantara dibangun di kantong hutan di Pulau Kalimantan, sekitar 1.200 km (745 mil) dari ibu kota saat ini, Jakarta," terang Reuters.

"Lokasi tersebut strategis dan akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kata Jokowi, seraya menambahkan bahwa populasi dan aktivitas ekonomi negara tersebut telah lama didominasi oleh Pulau Jawa yang menyumbang 58% PDB," jelas mereka lagi.

Kemudian ada juga kantor berita AP (Associated Press) yang menyoroti ikut menyoroti rapat kabinet perdana di IKN dalam laporan 'Indonesian President Holds the First Cabinet Meeting In the Nation's Unfinished Future Capital'.

Dalam laporan itu AP menyampaikan bagaimana keberlanjutan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia masih banyak dipertanyakan. Namun Jokowi yang tampil bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali meyakinkan masyarakat bahwa proyek itu akan diteruskan oleh pemerintah selanjutnya.

"Ibu kota Nusantara adalah kanvas yang mengukir masa depan. Tidak semua negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibu kota mereka mulai dari nol," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari AP.

Sebab dalam kesempatan itu Prabowo yang sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan akan langsung melanjutkan pembangunan ibu kota baru ini setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 nanti.

"Kami pasti akan menyelesaikannya, meskipun rencana garis besarnya memakan waktu puluhan tahun, seperti ibu kota lainnya juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita tidak boleh memaksakan, tetapi saya optimis dalam lima tahun saya kira ini akan berfungsi dengan sangat baik," katanya.

Tak lupa, AP juga menyampaikan harapan pemerintah untuk menggunakan APBN maksimal 20% dari total anggaran sebesar US$ 33 miliar. Sedangkan sisa pembangunan ibu kota baru ini akan bergantung pada investasi sektor swasta, sehingga pemerintah harus mengeluarkan berbagai insentif untuk menarik minat para pengusaha.

"Pemerintah berharap hanya membayar 20% dari anggaran yang direncanakan sebesar US$ 33 miliar, yang sangat bergantung pada investasi sektor swasta untuk membangun infrastruktur utama dan fasilitas umum," tulis laporan itu.

"Dalam upaya untuk menarik investasi, awal bulan ini Widodo memberikan investor dalam insentif modal baru, termasuk hak atas tanah hingga 190 tahun," terang AP lagi.

(fdl/fdl)