2 weeks ago
10
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Alokasinya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBND) dari masing-masing daerah.
Adapun anggaran yang dialokasikan Pemda dari APBD itu bentuknya dalam sebuah hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam paparannya realisasi anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah itu telah mencapai 97% sampai 23 Agustus 2024.
"Dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada ini Rp 37,52 triliun. (Realisasi) Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp 36,61 triliun untuk penyelanggaraan Pilkada di seluruh daerah," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara ada beberapa daerah yang memiliki hambatan dari sisi anggaran, akan diberikan bantuan dari pemerintah pusat. Bentuknya yakni intercept transfer ke daerah (TKD), pertama skema treasury deposit facility (TDF) senilai Rp 67,9 miliar ke 12 daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 555,4 miliar ke 56 Pemda, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 180,6 miliar ke 24 daerah.
"Ada daerah yang masih mengalami hambatan kami menerima intersept dengan membayarkan hibah melalui mereka yang sebetulnya dana TDF dari, DBH, dibayarkan surat berharga," teranganya.
Dengan persiapan anggaran yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, pihaknya akan terus memonitoring agar Pilkada tahun ini berjalan dengan lancar.
"Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri terus memonitor, making sure meyakinkan Pilkada tetap berjalan pada tepat waktu dengan kondisi anggaran yang telah tersedia," ujar dia.
(ada/kil)
