Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan pada 27 November 2024 mencapai Rp 37,52 triliun. Anggaran itu berasal dari hibah daerah yang nantinya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Jadi seolah-olah Pemda kasih ke pusat, tapi itu sebetulnya untuk pemilihan di daerah masing-masing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Sampai 6 Agustus 2024, anggaran tersebut telah terkumpul Rp 34,57 triliun atau 92% dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk daerah yang belum menyetorkan, kata Sri Mulyani, Kemenkeu otomatis akan langsung memotong dari jumlah kewajiban transfer ke daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau mereka sudah ada NPHD tapi belum juga transfer padahal Pilkadanya sudah dekat, kami akan langsung memotong transfer yang akan kita transfer kepada masing-masing daerah sehingga make sure Pilkada bisa berjalan dalam hal ini Rp 37,52 triliun anggaran yang harusnya dikeluarkan," ucapnya.
Lebih rinci dijelaskan, hibah kepada KPU saat ini telah terkumpul Rp 26,85 triliun. Jumlah itu setara dengan 93% dari total kebutuhan KPU untuk Pilkada senilai Rp 28,76 triliun.
Sementara Bawaslu akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,76 triliun. Saat ini baru terkumpul Rp 7,72 triliun atau 88% dari kebutuhan Pilkada.
"Ini harusnya bisa diselesaikan sebelum Pilkada jalan," harap Sri Mulyani.
(aid/rrd)