4 weeks ago
10
Jakarta -
Produk impor ilegal masih membanjiri pasar dalam negeri. Perdagangan (Kemendag) menyampaikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal belum dapat memberantas serbuan produk impor ilegal.
Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan Satgas itu justru memperkuat para importir ilegal. Dia menggambarkan aktivitas tersebut bak kuman yang dibasmi justru semakin kuat dan canggih.
Sebagai informasi, Satgas tersebut bertujuan untuk menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor. Selain itu, satgas juga melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu, seperti standar, SNI, dan pajak. Dalam pelaksanaannya, fokus tugas Satgas hanya menyasar ke gudang importir, bukan turun langsung ke pedagang pasar maupun ritel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah oleh karena itu beberapa waktu yang lalu alternatifnya Satgas kita bentuk. Cuma saya perhatikan, kalau kita bikin Satgas itu seperti kuman. Selesai Satgas tambah kuat dia (importir), tambah canggih, bukan hilang gitu. Dimatikan tambah kuat lagi. Ini sebetulnya apa yang terjadi," kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Zulhas menambahkan sekitar 30-40% produk impor tidak tercatat. Menurutnya, aktivitas tidak tercatat itu dinilai ilegal.
Sebab itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal apabila semua produk tersebut masuk jalur resmi, dapat menambah penerimaan negara dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 7-8%.
Dia menjelaskan Indonesia sudah mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 51 bulan berturut-turut.
"Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap, Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Pendek kata, seluruh persyaratan kita punya. Dan terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus 5%," tambahnya.
Cara Zulhas Berantas Gempuran Produk Impor Ilegal
Melihat hal tersebut, Zulhas pun memberikan empat arahan kepada jajarannya. Pertama, Zulhas mendorong agar koordinasi yang efektif antar instansi, baik tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, kepala daerah, seperti gubernur dan bupati juga harus melek terkait isu ini.
"Tentu diperlukan koordinasi yang efektif antar instansi, antar pusat dan daerah. Kalau bupatinya nggak mau tahu, susah juga kita, nggak ngeh, juga repot. Atau gubernurnya nggak mau. Kenapa? Karena beda pilihan capres lah, repot gitu. Itulah penting koordinasi," ujarnya.
Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi setiap instansi. Dia menilai hal ini penting lantaran importir ilegal tersebut juga semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, misalnya para importir ilegal menyewa gudang di Tanah Abang hingga Mangga Dua sehingga bisa menjual produk secara online. Biasanya, produk-produk tersebut dijual tidak membayar pajak dan tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI).
Ketiga, Zulhas juga mendorong edukasi ke pedagang karena banyak pedagang yang belum mengetahui perbedaan barang legal dan ilegal. Zulhas meminta peningkatan kerja sama antar pihak terkait untuk memberantas serbuan impor ilegal.
"Kita minta diberikan edukasi, agar mereka juga menjual produk-produk yang legal, yang benar. Yang benar itu seperti apa? Dia juga nggak tahu. Penjual-penjual ritel itu nggak tahu dia. Ini legal apa enggak, dia nggak ngerti Pak. Jadi itu perlu edukasi untuk pencegahan," tambahnya.
Keempat, Zulhas menilai pentingnya penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian hingga Kejaksaan. Zulhas menyebut aparat penegak hukum harus tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi importir nakal.
"Perkuat sinergi agar ada efek jera sambil kita membenahi sistemnya, diperbaiki, dibenahi, tetapi ada penegak hukum yang tegas," jelas dia.
(kil/kil)
