5 days ago
8
Jakarta -
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku heran dengan pelaporan tuduhan penyebaran berita hoax terkait kasus bullying di lingkup program pendidikan dokter spesialis (PPDS) prodi anestesi Universitas Diponegoro. Terlebih, belakangan pihak Undip juga sudah membenarkan perundungan yang terjadi dan memohon maaf kepada sejumlah pihak.
"Itu makannya ini jadi aneh. Tapi ya tidak apa-apa, kan sekarang Undip-nya sendiri sudah mengakui ada itu kejadiannya," kata Budi Gunadi di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2024), dikutip dari Antara.
Meski begitu, Budi tidak mempersoalkan lebih lanjut laporan terkait. Dirinya memilih fokus untuk menangani sejumlah pelaporan perundungan yang masih terjadi di PPDS. Menkes juga meminta tidak ada lagi aksi bullying yang ditutup-tutupi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita bukan hanya percaya diri, tetapi kita lakukan yang terbaik saja karena semua orang mengeluh sekali akan hal ini," kata dia.
"Dan ini bukan yang pertama meninggal, yang sebelumnya juga udah ada kan, cuma ditutupi. Jadi, udah saatnyalah kita berhentikan praktik-praktik seperti ini. Kasihan dokter-dokter muda kita," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Menkes Budi dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi, Kamis (12/9) lalu, dinilai menyebarkan hoax terkait kasus bullying yang diduga terjadipada dr 'ARL'.
Perwakilan Komite Solidaritas Profesi M. Nasser melaporkan keduanya dengan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait berita bohong.
"Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran," kata Nasser kepada wartawan di Bareskrim Polri.
"Kebohongan kedua yang disiarkan adalah kebohongan adanya bullying atau perundungan seolah-olah bunuh diri akibat perundungan. Bagaimana perundungan beliau almarhum semester lima, siapa yang mem-bully semester lima?" ujarnya.
Meski begitu, laporan tersebut ditanggapi oleh kepolisian untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu.
(naf/kna)
