KPK Jerat 363 Legislator dan 201 Kepala Daerah Sejak 2024

Jakarta -

KPK mencatat sejak tahun 2024 hingga Mei 2025 telah menjerat 363 anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, ada juga sebanyak 201 kepala daerah mulai dari Wali Kota hingga Gubernur yang terjerat kasus korupsi.

"Kalau kita melihat data dari 2024 sampai dengan Mei 2025, KPK telah menjerat sejumlah 363 anggota DPR dan DPRD, 171 Bupati dan Wali Kota, dan 30 Gubernur," kata Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Budi mengatakan produk politik memang menjadi salah satu penyumbang terbanyak pelaku korupsi. Sebabnya, kata dia, saat ini KPK terus melakukan kajian dalam upaya menekan jumlah kasus korupsi yang ditimbulkan dari ruang lingkup politisi.

"Tentu jika kita melihat histori, sektor atau produk-produk politik menjadi salah satu penyumbang pelaku korupsi, khususnya yang ditangani oleh KPK," ungkap Budi.

"Kami sampaikan sebelumnya, KPK juga pernah melakukan kajian terkait sektor politik ini pada tahun 2011 yang berfokus pada perhitungan rasional bantuan keuangan parpol, baik dari APBN maupun APBD. Sedangkan untuk kajian tahun ini, cakupannya diperluas dengan melihat pembiayaan politik secara keseluruhan, baik sebelum saat maupun setelah pemilu," lanjutnya.

Dia menyebut kajian mengenai pembiayaan politik ini dilakukan guna memetakan potensi korupsi yang muncul dari beban pembiayaan politik yang tinggi. Selain itu, kata dia, hal ini juga untuk memperjelas mekanisme penggunaan anggaran negara yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral.

"Selain Parpol, KPK juga telah melakukan diskusi dengan KPU, Bawaslu, DKPP. Dan KPK juga akan berdiskusi dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan terkait dengan pembiayaannya, kemudian juga ke Mendagri, serta para pakar dan juga stakeholder lainnya," jelas Budi.

"Selain itu, KPK juga mendapatkan informasi bahwa RUU pemilu juga masuk ke dalam prolegnas, sehingga KPK tentunya juga berharap kajian yang sedang kami lakukan nantinya juga bisa menjadi insight, jadi masukkan dalam penyusunan undang-undang pemilu tersebut," pungkasnya.

Simak juga Video: Ketua KPK Temui Kapolri, Ajak Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi

(azh/azh)