Stafsus Menko AHY Tinjau Abrasi Sambas, Komitmen Perjuangkan Solusi

1 day ago 1
winjudi online winjudi slot online situs winjudi online winjudi Akun slot gacor online terkini Akun situs slot gacor online terkini Akun link slot gacor online terkini Akun demo slot gacor online terkini Akun rtp slot gacor online terkini Daftar slot gacor online Daftar situs slot gacor online Daftar link slot gacor online Daftar demo slot gacor online Daftar rtp slot gacor online Daftar slot gacor online terkini Daftar situs slot gacor online terkini Daftar link slot gacor online terkini Daftar demo slot gacor online terkini Daftar rtp slot gacor online terkini informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya informasi online hari ini berita online hari ini kabar online hari ini liputan online hari ini kutipan online hari ini winjudi online

Jakarta -

Abrasi yang melanda bibir pantai Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, cukup mengkhawatirkan. Pasalnya dampak dari abrasi yang diperparah oleh perubahan iklim (climate change) itu mengancam jalan poros utama maupun lahan pertanian yang bisa mengganggu swasembada pangan di Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Matang Danau, Halipi dan Camat Paloh, Budi Susanto saat Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra meninjau langsung lokasi terdampak abrasi, Rabu-Kamis, 9-10 Juli 2025.

"Kondisi di sini sudah sangat darurat. Abrasi menggerus 5 hingga 8 meter pantai setiap tahunnya, dan itu mengancam jalan poros utama yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan. Bahkan dulu ada lapangan bola, sekarang sudah habis tergerus laut," ujar Halipi dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perjalanan darat sekitar tujuh jam dari Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat tak menyurutkan langkah Herzaky untuk menyerap aspirasi warga di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Pasalnya, jika tidak segera ditangani, bukan hanya sawah yang hilang, melainkan juga sumber penghidupan ribuan jiwa. Menurut keterangan warga setempat setiap tahunnya abrasi mengikis 5-8 meter. Tak hanya itu, salah satu jembatan juga sempat ambruk diterjang ombak.

Herzaky pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau yang terbukti berdampak positif untuk masyarakat. Selain itu, Herzaky menyebutkan saat ini masih terdapat sekitar 400-450 meter garis pantai yang belum mendapatkan penanganan, dan belum tercakup dalam perencanaan tahun berjalan. Namun, pemerintah akan berupaya mendorong percepatannya, mengingat urgensinya yang tinggi dan dampaknya yang sangat luas.

"Ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan soal keselamatan warga. Menko Infrastruktur AHY seringkali menyampaikan, manfaat pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh semua. Desa ini, di ujung Kalimantan Barat, dekat perbatasan dengan negara lain, merupakan beranda, wajah negeri kita. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas," ujar Herzaky.

"Beliau juga menegaskan, sesuai dengan Asta Cita, pembangunan itu harus kita mulai dari desa. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Menteri PU, Pak Dody Hanggodo. Beliau punya komitmen penuh dalam mewujudkan infrastruktur yang berperan penting dalam swasembada pangan," imbuhnya.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I sendiri telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023, melanjutkan segmen awal yang dibangun pada 2021. Namun, sebagian besar garis pantai di Matang Danau masih sangat rawan.

Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas sudah dilakukan bertahap sejak 2020, dengan total panjang mendekati lima kilometer, termasuk di Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran.

Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas sudah dilakukan bertahap sejak 2020, dengan total panjang mendekati lima kilometer, termasuk di Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran.

Dampak positif dari pembangunan pengamanan pantai tersebut diantaranya adalah terselamatkannya beberapa lahan pertanian, dan kawasan ini mulai menarik minat wisata karena panorama pesisirnya.

"Kalau pengaman pantai dilanjutkan, bukan hanya sawah yang aman, melainkan kawasan ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata," tutur Halipi.

Lebih lanjut, Halipi menyebut jika pembangunan tidak dilanjutkan tahun ini, jalan poros bahkan rumah warga berisiko besar terputus dan hanyut ke laut.

"Kami berharap, dengan kedatangan Bapak Staf Khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, keinginan masyarakat Matang Danau ini dapat diakomodir. Sebab, pembangunan pengaman abrasi pantai ini tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi kerusakan akibat abrasi, tetapi juga berpotensi menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ucapnya.

Semantara itu, Budi juga menegaskan pentingnya pembangunan lanjutan untuk melindungi masyarakat dan menyambung konektivitas antar wilayah.

"Pembangunan pengaman pantai menyentuh tiga hal sekaligus, melindungi lingkungan, mendukung pariwisata, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ini harus jadi prioritas bersama," ungkap Budi.

Sebagai informasi, peninjauan lapangan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib, unsur legislatif seperti Anggota DPRD Provinsi Kalbar, M. Isa dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Sur'in...

Read Entire Article