Panja Bahas 1.676 DIM RKUHAP dalam 2 Hari, Waka DPR: Sudah Lama Dibahas

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyikapi panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyelesaikan 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) selama dua hari. Saan mengatakan jika pembahasan RUU KUHAP sudah dilakukan sejak lama.

"Itu kan sudah lama, waktu kan sudah lama dibahas. Kita membahas itu dengan membuka ruang partisipasi publik yang sangat luas ya," kata Saan usai menghadiri Rakornas I dan Silatnas KAHMI, Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Saan menyebut Komisi III telah membuka partisipasi publik tehadap RUU KUHAP di awal sebelum masuk ke Panja (DPR-pemerintah). Ia menyebut aspirasi dari sejumlah pakar hingga organisasi ditampung.

"Jadi kita juga mengundang para akademisi, para pakar, kelompok-kelompok kepentingan yang memang concern terhadap UU KUHAP itu. Jadi itu bukan waktu yang cepat, cuman kan sudah berlangsung lama. Itu kan rapatnya, yang ini kan rapat-rapat berikutnya kan sebelum-sebelumnya sudah dilakukan," ucapnya.

Saan mengatakan DPR RI membuka peluang terhadap pembahasan RUU KUHAP. Ia menyebut pembahasan RKUHAP tak hanya dilakukan selama dua hari.

"Jadi kita sekali lagi DPR selalu membuka ruang publik untuk bisa ikut serta memperkaya pembahasan undang-undang. Jadi ada RDPU dengan undang para pakar, bahkan kita juga melakukan public hearing," ujar Saan.

Sebelumnya, Panja telah selesai membahas DIM RUU KUHAP bersama pemerintah. Total terdapat 1.676 DIM telah selesai dibahas selama dua hari.

"Jumlahnya kan tadi kita berapa, 1.676 DIM. DIM tetap 1.091, DIM redaksional 295," ujar kata Komisi III DPR RI Habiburokhman saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Habiburokhman menegaskan semua DIM telah dibahas dan ditetapkan. Dia pun kemudian memerinci pemerintah tidak menyampaikan 1.091 usulan tetap, 295 usulan redaksional, 68 usulan diubah, dan 91 usulan dihapus serta 131 usulan substansi baru.

"Iya, sudah selesai, makanya saya bacain. DIM diubah 68, dihapus 91, substansi baru 131, jumlah total 1.676," jelas Habiburokhman.

Selanjutnya Komisi III DPR sepakat langsung membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHAP. Nantinya, Timus dan Timsin ini akan menyelaraskan dan merumuskan draf RUU KUHAP hasil dari pembahasan di tingkat panja.

"Tadi kan ada perubahan urutan pasal, penomoran pasal, ada apa namanya soal redaksi," ujar Habiburokhman.

(dwr/isa)