1 day ago
6
Jakarta -
Setiap pagi, Farel Fabriano membantu ibunya menjajakan risoles. Di tengah kesederhanaan hidup, remaja 16 tahun ini menyimpan mimpi besar: menjadi ahli IT sekaligus programmer game atau gim.
Kini, cita-cita siswa kelas 11 jurusan Pengembangan Perangkat Lunak Gim (PPLG) SMK Cyber Media, Jakarta Selatan, itu bisa menjadi nyata. Melalui program sekolah swasta gratis yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Farel pun semakin giat belajar.
SMK Cyber Media adalah satu dari 40 sekolah tahap pertama yang menyelenggarakan program sekolah gratis. Biaya SPP di sekolah yang berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan, ini berkisar Rp1,5 juta per bulan. Angka yang tidak kecil bagi keluarga Farel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cukup kesulitan, karena dengan ibu yang berjualan risoles, serta bapak yang pekerja pas-pasan, itu cukup sulit untuk biaya sekolah, seperti SPP, seragam, buku dan lainnya," ujar Farel, kepada detikcom, Senin (21/7/2025).
Meski dari keluarga sederhana, Farel semangat bersekolah. Dari ruang kelas ber-AC, Farel antusias belajar coding, membuat gim sederhana demi menatap masa depan lebih pasti. Farel berharap, program sekolah swasta gratis dapat terus berlanjut sampai dirinya lulus.
"Pembelajaran jadi kondusif. Saya sama teman-teman dalam proses belajar lebih tertata setelah menerima bantuan ini. Untuk harapannya, semoga program ini bisa lanjut sampai saya lulus dari sekolah," jelas Farel.
Suasana KBM di SMK Cyber Media Jakarta Selatan. Foto: dok. Yohanis Paiman Londong/detikcom
Kepala Sekolah SMK Cyber Media, Joko Suranto, menjabarkan sejumlah faktor mengapa pihaknya bisa ikut program sekolah swasta gratis. Dikatakan Joko, di Kelurahan Pancoran, tidak ada SMK negeri. "Berarti kita bisa masuk. Lalu, kedua, kita tidak ikut program pemerintah sebelumnya, seperti PPDB bersama atau SPMB bersama. Jadi, itu syarat berikutnya," ujar Joko.
"Kemudian kita menerima BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang 3 tahun tidak putus, semua sekolah seperti itu. Kita juga punya kelas 10, 11, 12. Jadi, sekolah kita memang sekolah yang sudah berjalan dan saya rasa itu (alasan) kenapa kami bisa dipilih," sambungnya.
Tak hanya disambut baik pihak sekolah dan siswa, para orangtua juga sangat senang dengan program sekolah swasta gratis.
"Yang pasti, tanggapannya, sambutannya, baik sekali, karena bisa gratis ya. Dari formulir atau apapun, kita nggak memungut biaya. Kita tidak melakukan pungutan apapun sehubungan dengan sekolah gratis. Sepanjang kita masih komitmen untuk meningkatkan mutu, Insyaallah tetap gratis," jelas Joko.
Senada dengan Farel, Joko pun menyampaikan harapannya mengenai program ini.
"Harapannya, masyarakat di sekitar Pancoran, khususnya yang termarginalkan, yang kurang biaya dan sebagainya, itu bisa ikut dalam program ini. Sehingga, target dari pemerintah itu, dapat tepat sasaran," ungkap Joko.
"Dengan mengambil sekolah swasta menjadi sekolah gratis ini, tentu pemerataan pendidikan akan jauh lebih bagus. Kami juga berterima kasih mendapat anggaran dari Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan, program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya penerima bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Saat ini, Pemprov DKI tengah menggodok peraturan gubernur (Pergub) yang saat ini dalam tahap harmonisasi Biro Hukum. Pergub tersebut diharapkan segera rampung untuk dijadikan payung hukum dalam mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis. Sementara di sisi anggaran juga sedang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
"Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Dalam Negeri," jelas Rano, beberapa waktu lalu.
Menurut Rano, Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahap pertama sekolah swasta gratis, yakni dengan melakukan review terkait jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.
Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap kesiapan sekolah guna memastikan semua aspek berjalan lancar, termasuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan sisw...
