AHY Dukung Zero Over Dimensi Overload, Singgung Laka Lantas-Kerusakan Jalan

Jakarta -

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara soal demo penolakan pemberlakuan zero over dimension overload yang dilakukan sejumlah sopir truk. AHY menilai sudah saatnya menegakkan aturan melarang truk over dimension overload.

"Kami imbau kepada semua pihak dengan cara yang edukatif juga, kami ingin terus mensosialisasikan ini, tetapi juga pada saatnya ada aturan harus ditegakkan," kata AHY di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

AHY menjelaskan urgensi pemerintah dalam memberlakukan zero over dimension overload ke depannya. AHY mengatakan saat ini tingginya angka kecelakaan banyak disebabkan oleh truk over dimension overload.

"Di sana sini kita mendengar kabar yang menyedihkan ketika truk-truk yang bermuatan lebih ini menyebabkan kecelakaan, mengakibatkan korban jiwa, bahkan bukan hanya pengemudi, tapi juga masyarakat yang tidak berdosa pengguna jalan lainnya," ujar dia.

"Dan selalu yang dituntut hanyalah si pengemudi, padahal kita tahu, barangnya, pemiliknya juga harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecelakaan akibat ODOL," sambungnya.

Selain itu, kata AHY, pemberlakuan zero over dimension overload juga akan menekan anggaran pemerintah terhadap perbaikan jalan. Menurutnya, selama ini pemerintah selalu mengeluarkan anggaran mencapai Rp 40 triliun hanya untuk perbaikan jalan.

"Kerusakan infrastruktur jalan ini signifikan. Setiap tahun pemerintah itu harus mengalokasikan mungkin sekitar Rp 40 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di sana-sini, tidak hanya jalan-jalan, tapi juga jalan-jalan di tingkat provinsi dan kabupaten-kota, ini juga menjadi salah satu alasan," jelasnya.

Ketum Partai Demokrat ini pun menegaskan pemerintah serius akan menerapkan kebijakan zero over dimension overload. AHY mengatakan saat ini sejumlah kementerian dan institusi akan melakukan kerja sama dan membentuk satuan tugas (satgas) zero over dimension overload.

"Saya mendengar teman-teman dari Kementerian Perhubungan, termasuk Polri, Korlantas, ingin bersama-sama join forces sebagai satgas yang kokoh untuk menegakkan ini," tuturnya.

(rfs/hri)