Kapolri Pastikan Satgas Pangan Bergerak Usut Kasus Beras Oplosan

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Satgas Pangan Polri sudah bergerak mengusut kasus beras oplosan yang merugikan negara hampir Rp 100 triliun per tahun. Dia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak kasus beras langsung dilaksanakan.

"Tim sudah bergerak dari kemarin, mungkin misalkan ada rilis secara periodik nanti akan disampaikan oleh Satgas Pangan Polri," kata Jenderal Sigit kepada wartawan di Auditorium Mutiara, PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025).

Jenderal Sigit mengatakan kasus ini akan segera dirilis oleh tim Satgas Pangan Polri. Rencana, rilis ungkap kasus beras oplosan ini akan dilaksanakan besok.

"Ya (sudah dilakukan penindakan). Lihat besok insyaallah ada rilis," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta agar Kapolri serta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kasus beras oplosan yang merugikan rakyat hampir Rp 100 triliun per tahun. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Prabowo menilai banyak permainan yang dilakukan pengusaha. Usai pengusaha membeli gabah kering panen (GKP) hasil petani yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500/kg, pengusaha justru melakukan praktik curang dalam penjualan beras.

Prabowo menyebut beras biasa dijual dengan harga beras premium. Menurut Prabowo, praktik ini sudah masuk dalam kategori pidana. Untuk itu, dia meminta Kejagung serta Kepolisian untuk mengusut serta menindak.

"Beras biasa dibungkus, dikasih stempel, premium dijual Rp 5 ribu di atas HET. ini kan penipuan ini kan pidana, saya minta Jaksa Agung, Kapolri usut dan tindak," kata Prabowo dalam Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, seperti dilansir detikfinance, Senin (21/7).

(fas/fas)