1 month ago
18
Jakarta -
Komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab aspirasi serta kebutuhan rakyat.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono hadir dan mendengar langsung aspirasi dari penerima manfaat bantuan sosial dalam Public Hearing Gempita (Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air) bersama Kantor Komunikasi Presiden.
Public Hearing Gempita merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 'Double Check' sebagai giat rutin Gempita yang bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Presiden untuk memfasilitasi masyarakat bertemu dengan wakil kebijakan. Kegiatan yang bertajuk Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, Agus Jabo bertemu dengan 6 penerima manfaat yang menerima bantuan pemberdayaan usaha, bantuan PKH dan rehabilitasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu penerima manfaat disabilitas sensorik netra, Ahmad Habiballoh (41) menyampaikan kepada Agus Jabo bahwa melalui program rehabilitasi kini ia dapat hidup mandiri di tengah masyarakat. Sebelumnya, Abi sapaan akrabnya, mendapatkan rehabilitasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.
Kini, Abi berhasil menjadi instruktur refleksi di sana. Abi mengatakan melalui Kemensos, para difabel membangun kepercayaan diri mereka, mandiri di tengah masyarakat, diberikan pelatihan bidang pijat massage, shiatsu.
Menanggapi hal ini, Agus mengatakan memberikan perlindungan terhadap masyarakat rentan merupakan bagian dari tugas perlindungan sepanjang hayat.
"Kemensos melakukan program-program intervensi dan Atensi untuk membantu mereka yang berasal dari keluarga miskin," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Ia juga memaparkan saat ini Kemensos tengah meluruskan program bantuan. Menurutnya, tidak hanya memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial tetapi juga dengan memberikan pemberdayaan.
Sehingga masyarakat yang masih produktif dan menerima bantuan sosial diberikan bantuan pemberdayaan agar mendapatkan penghasilan sendiri dan tidak tergantung kepada bantuan sosial dari pemerintah. Agus ingin saudara-saudara yang kurang mampu, saudara-saudaranya yang miskin, bisa berdaya dan negara selalu hadir untuk bisa memberdayakan.
Kepada peserta yang hadir, Agus juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo. Pertama adalah terkait bansos yang harus tepat sasaran.
"Sekarang Indonesia sudah punya data tunggal sosial ekonomi nasional. Semua harus berangkat dari situ untuk menyusun program-programnya, supaya indikator-indikator pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem bisa kita lihat," jelas Agus.
"Grafiknya bisa kita lihat juga peningkatannya. Dari data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) itu, kita kemudian bisa tahu jumlah orang miskin di Indonesia berapa, alamat orang miskin di mana, profilnya seperti apa," kata Agus.
Pesan Presiden yang kedua adalah menurunkan angka kemiskinan Indonesia di bawah 5% tahun 2029. Sekarang, angka kemiskinan berada di 8,57% atau kalau dijiwakan sekitar 24 juta.
Tindak lanjut dari pengentasan dan penghapusan kemiskinan telah diamanatkan presiden melalui Inpres Nomor 8 tahun 2025. Di situ hampir semua Kementerian mendapatkan tugas, termasuk Pemprov dan Pemkot/Pemkab.
"Tugas Kemensos adalah memutakhirkan data, data tunggal sosial ekonomi nasional itu supaya para penerima manfaat bansos tepat sasaran," ujar Agus.
Selanjutnya pesan Presiden adalah membangun Sekolah Rakyat. Bersinergi dengan K/L lain Kemensos membangun Satgas dan bulan Juli nanti akan dibuka dan diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memotong transmisi kemiskinan.
"Dan kita ingin siswa-siswa dari keluarga miskin ini kemudian disambil mereka cerdas, punya ilmu, mereka punya karakter. Karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, dan mereka juga punya masa depan yang cerah," kata Agus.
Agus menambahkan Presiden di samping menargetkan memutus transmisi kemiskinan lewat sekolah rakyat juga ingin memuliakan orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Agus mengatakan Kemensos mendukung apa yang diprogramkan oleh Presiden dan Wapres hanya dengan bersinergi, bergotong-royong antara pemerintah dengan swasta, antara pemerintah dengan rakyat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berharap melalui kegiatan ini para menteri atau wakil menteri bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan saat ini dan apa yang dilakukan setelah ini agar selalu ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Menurut Hasan, PCO sekedar memfasilitasi penerima manfaat bertemu dengan wakil kebijakan.
"Dari sana bisa timbul dialog umpan balik, feedback. Kalau ada yang belum maksimal, masih kurang bisa diperbaiki," kata Hasan.
Sejalan dengan Hasan, Ketua Umum Gempita Alfonso Ferry Pahotan menyatakan kegiatan Public Hearing akan dilakukan secara berkala. Melalui kegiat...
